Hamas menekankan dalam pernyataannya bahwa kelompok dan pasukan Palestina telah mengeluarkan nota politik yang memperingatkan tentang bahaya rancangan resolusi AS untuk disetujui Dewan Keamanan, terutama pembentukan pasukan internasional di Jalur Gaza, yang merupakan upaya untuk memaksakan pengawasan internasional terhadap Gaza dan menerapkan pendekatan yang bias terhadap penjajah.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk memberikan suara pada rancangan resolusi yang mendukung rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza pada hari Senin (17 November). Rencana AS itu menyambut baik "pembentukan dewan perdamaian", yang merupakan badan transisi untuk memerintah Gaza. Mandat dewan, yang diawasi oleh Trump, akan berlangsung hingga akhir tahun 2027.
Hamas dan kelompok perlawanan Palestina menentang resolusi yang diusulkan AS karena negara itu selalu berpihak pada rezim Zionis dan rencananya tidak ditujukan untuk melindungi hak-hak Palestina, melainkan untuk melanggengkan pendudukan. Karena alasan ini, setiap rencana Amerika untuk memerintah Gaza disambut dengan ketidakpercayaan.
Pernyataan Hamas menyatakan bahwa setiap diskusi tentang senjata perlawanan adalah masalah nasional dan internal dan tidak boleh tunduk pada tekanan eksternal. Kelompok perlawanan Palestina menekankan bahwa hak untuk melawan dan membela diri adalah hak yang ditetapkan dan sah menurut hukum internasional.
Rancangan AS itu mencakup pembentukan pasukan internasional atau lembaga transisi untuk memerintah Gaza hingga tahun 2027. Hamas menganggap langkah ini sebagai "pemakzulan pengawasan internasional" yang melemahkan hak Palestina untuk mengatur urusan mereka sendiri.
Mereka percaya bahwa Gaza seharusnya tidak berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat atau lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Barat, melainkan Jalur Gaza harus diperintah dengan partisipasi lembaga-lembaga Palestina dan dalam kerangka rencana-rencana Arab-Islam.
Hamas telah memperingatkan bahwa rencana Amerika sebenarnya demi kepentingan rezim Zionis dan dapat mengubah proses rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan menjadi alat tekanan dan pemerasan. Rencana ini juga dapat melemahkan peran lembaga-lembaga seperti UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina).
Hamas juga telah mengumumkan bahwa alternatif nyata untuk resolusi Trump adalah resolusi yang mengikat untuk memperkuat gencatan senjata dan mencegah agresi rezim Zionis di Gaza, Tepi Barat, dan Quds. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina percaya bahwa rancangan Amerika tidak akan berkontribusi pada stabilitas situasi kemanusiaan dan keamanan di Gaza.
Perlawanan Palestina menganggap administrasi Gaza sebagai hak rakyat Palestina dan menentang segala campur tangan asing. Tujuan AS dan Israel dalam resolusi yang diusulkan ini dirancang untuk membatasi kekuatan militer dan politik kelompok-kelompok perlawanan, melemahkan peran lembaga-lembaga Palestina, dan mengkonsolidasikan pendudukan.
Penentangan Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina terhadap resolusi yang diusulkan AS di Dewan Keamanan dapat dianalisis dalam kerangka ketidakpercayaan historis terhadap kebijakan Washington dan bias Amerika yang jelas terhadap rezim Zionis. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa rencana AS tidak dirancang untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina, melainkan untuk mengkonsolidasikan pendudukan dan membatasi perlawanan.
Hamas dan pasukan Palestina lainnya menekankan perlunya mengeluarkan resolusi yang memprioritaskan gencatan senjata sejati, mengakhiri agresi rezim Zionis, dan menjamin hak-hak nasional Palestina. Oleh karena itu, penentangan mereka bukan sekadar reaksi politik, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga independensi pengambilan keputusan Palestina dan mencegah campur tangan asing dalam pemerintahan Gaza.(sl)
Your Comment